Feeds:
Pos
Komentar

Makassar – Bertempat di Aula Balai Diklat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Makassar, 35 orang Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan diajari melakukan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah.

Diklat Perhitungan Kerugian Negara/Daerah bagi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan ini akan berlangsung selama 3 (tiga) hari, 18 s.d 20 Mei 2016, dan dibuka oleh Kepala Balai Diklat BPK RI di Makassar, Ramlah. serta disaksikan oleh Sekretaris Inspektorat Prov. Sulsel, Syafruddin Kitta. Lanjut Baca »

Iklan

Menteri Sosial Khofifah Indar Paranwasa mengatakan, ibu hamil dan mereka yang mempunyai balita akan mendapatkan dana program keluarga harapan (PKH) 2016 sebesar Rp 1,2 juta. Jumlah ini naik ketimbang tahun sebelumnya yang hanya mendapatkan Rp 1 juta.

“Mereka yang hamil serta mempunyai balita dapat Rp 1,2 juta, akan diterima setahun empat kali pencairan,” kata Khofifah di sela wisuda di Universitas Darul Ulum, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu (27/3) dikutip dari Antara. Lanjut Baca »

Makassar – Dalam Laporan Tahunan KPK Tahun 2015 disebutkan bahwa kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebanyak 15 kasus dari 58 kasus yang ditangani. Angka inefisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk tahun 2015 sebesar 20% atau sekira 160 trilyun rupiah.

Kondisi ini menuntut untuk segera diadakan pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan melibatkan APIP dalam melakukan pengawasan lebih serius terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Lanjut Baca »

Musyawarah Daerah Muhammadiyah ke 13 telah selesai dilaksanakan, 21 pimpinan cabang Muhammadiyah se Kabupaten Kerinci, IMM, IPM, NA, Aisyiyah dan Pemuda Muhammadiyah ikut serta dalam musyawarah tersebut.

Pada awal-awal sidang pleno sempat terjadi ketegangan diforum Musyda, Sidang diwarnai interupsi dari peserta sidang, kritik keras dilontarkan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah periode 2010-2015, berdasarkan Pantauan Redaksi dilapangan peserta Musyda mempertanyakan tata tertib kenapa tidak dibahas diarena Musyda, “setau kami organisasi manapun tata tertib pasti dibahas di arena Musyda” ujar salah seorang peserta utusan PCM Bunga Tanjung. “Kami akan bertahan dan tetap akan mengikuti musyda ini jika Pimpinan Daerah dapat menjelaskan kenapa tatib tak dibahas diforum ini” sambung utusan dari PCM Pendung Talang Genting. Lanjut Baca »

Hiruk pikuk diskusi pemekaran kabupaten Kerinci Hilir masih ramai saja mewarnai pembicaraan warga disetiap sudut desa di Kerinci Hilir, harapan dan cita-cita masyarat Kerinci Hilir ingin membentuk daerah otonomi baru sangatlah besar, maklum masyarakat Kerinci Hilir selama beberapa dekade ini masih belum optimal merasakan keadilan pemerataan pembangunan disemua sektor kehidupan, jika harus berkata jujur “Kamai uhang dile nak nagih janji Bupati Kerinci Adirozal” beberapa tahun lalu disaat kampanye Pilbup. Lanjut Baca »

Sebagai ikhtiar menanamkan integritas dan nilai-nilai anti korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar Training of Trainiers (TOT) Komite Tunas Sistem Integritas bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi dan unsur Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Acara yang akan belangsung dari 27 – 29 April 2016 dan diikuti oleh 24 orang Kepala Satuan Kerja Perangkat Kerja (SKPD) serta 6 orang unsur DPRD Prov. Sulsel ini, dibuka langsung oleh wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Arifin Nu’mang. Lanjut Baca »

(Rahasia) Di era serba digital sekarang tidak terhubung dengan internet rasanya seperti ada yang kurang, apalagi jika kita seorang pelaku bisnis, jurnalis, politisi dan lain-lain. karenanya terhubung ke jaringan internet sepertinya seudah menjadi kebutuhan, tidak bisa dinafikan jika semua informasi tersebar luas dijagad internet. Lanjut Baca »

%d blogger menyukai ini: